3 Opsi implementasi Kurikulum Merdeka
Bismillah, sahabat edukasi. Kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Kurikulum operasional yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan daerah. Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, satuan pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat.
Pemerintah menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional sekolah yang dapat dimodifikasi, dijadikan contoh, atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum operasionalnya.
Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran ruang lingkup kelas, satuan pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi, atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan Pemerintah, dan cukup melampirkan beberapa contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian Lampiran. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan
Implementasi Kurikulum Merdeka
Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka dapat mengimplementasikannya melalui 3 (tiga) opsi sebagai berikut.
1. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum satuan Pendidikan, misalnya menerapkan projek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai ko-kurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah jam pelajaran, menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik atau pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan asesmen formatif diagnostik, menerapkan kegiatan bermain-belajar berbasis buku bacaan anak di PAUD;
2. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat; atau
3. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan.
Satuan pendidikan melakukan pendaftaran dan menyatakan opsi implementasi Kurikulum Merdeka yang dipilih. Satuan pendidikan yang memilih opsi 2 dan 3 ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama. Pemerintah melakukan penyesuaian Dapodik pada satuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka.
Evaluasi Kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka
Evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang valid dan reliabel.
Evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (feasibility) rancangan dan implementasi kurikulum dan pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka Hasil evaluasi dapat dijadikan referensi dalam memperbaiki dan menentukan tindak lanjut pengembangan kurikulum pada pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
Evaluasi dilakukan terhadap komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka, yaitu:
1. struktur kurikulum; 2. capaian pembelajaran; 3. pembelajaran dan asesmen; 4. penggunaan perangkat ajar; dan 5. kurikulum operasional satuan pendidikan.Evaluasi pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat melibatkan:
1. Kementerian Agama; 2. dinas pendidikan; 3. komite satuan pendidikan; 4. dewan pendidikan; dan 5. masyarakat.Satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka melakukan evaluasi pembelajaran secara mandiri dan berkala